Apa saja Kualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil di Bidang Jasa Konstruksi?

Kompetensi tenaga kerja konstruksi terdiri dari kualifikasi tenaga ahli, teknis dan analisis atau operator kualifikasi sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dibuktikan dengan adanya kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Sebelum berlakunya SKK, kualifikasi tenaga kerja konstruksi dibuktikan dengan memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKT) berdasarkan keahlian dan keterampilan seseorang yang ditetapkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), seperti:

1. Kualifikasi tenaga kerja untuk ahli muda dan ahli utama untuk tenaga kerja ahli sesuai peraturan LPJK Nomor 5 Tahun 2017 tentang sertifikasi dan registrasi tenaga ahli. 
2. Kualifikasi tenaga ahli kerja I, tingkat II dan tingkat III untuk tenaga kerja terampil sesuai dengan peraturan LPJK Nomor 6 tahun 2017 tentang sertifikasi dan registrasi tenaga terampil. 

Persyaratan Kualifikasi Tenaga Ahli Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No 09/PRT/M/2013 persyaratan khusus kualifikasi tenaga ahli diantaranya:

• Utama: minimal D4 dengan pengalaman minimal 6 tahun lulusan S1 dengan pengalaman minimal 5 tahun atau S1 terapan dengan pengalaman minimal 4 tahun. 
• Madya: minimal lulusan D3 dengan pengalaman minimal 5 tahun. Lulusan D4 pengalaman minimal 3 tahun dan S1 pengalaman minimal 1 tahun. 
• Muda: minimal lulusan D3 dengan pengalaman minimal 3 tahun. Lulusan D4 pengalaman minimal 1 tahun dan S1 minimal pengalaman minimal 1 tahun. 

Persyaratan Khusus Tenaga Terampil Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 09.PRT/M/2013 persyartaan khusus tenaga terampil seperti:

• Kelas I: minimal lulusan DI dengan pengalaman minimal 3 tahun. 
• Kelas II: minimal lulusan SMK dengan pengalaman minimal 2 tahun atau SLTA dengan pengalaman minimal 3 tahun. 
• Kelas III: minimal lulusan SD dengan pengalaman minimal 3 tahun atau SLTP dengan pengalaman minimal 2 tahun. 

Peraturan SKK Konstruksi 

Saat ini SKA dan SKTK untuk tenaga kerja sudah berubah menjadi Sertifikat Kompetensi Kerja atau yang disebut dengan SKK konstruksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:

• Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang “Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berisiko”
• Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang “Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. 
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang “Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat”

Baca juga: Regulasi Usaha Jasa Konstruksi di Indonesia