Korupsi infrastruktur di Indonesia sudah menjadi masalah yang menghambat perkembangan sektor pembangunan yang berdampak pada kemajuan negara secara keseluruhan. Meskipun sektor infrastruktur memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, berbagai kasus korupsi yang terjadi dalam proyek-proyek infrastruktur menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. Praktik korupsi ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, melainkan juga mengurangi kualitas infrastruktur di Indonesia.
Oleh karena itu, mengatasi korupsi infrastruktur di Indonesia menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat. Tanpa adanya upaya serius untuk menghentikan korupsi ini, dampak negatif dari korupsi infrastruktur akan mempengaruhi berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan politik. Dalam menghadapi masalah tersebut, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan setiap proyek infrastruktur bisa dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
Seiring dengan bertambahnya penduduk di Indonesia, pembangunan infrastruktur memicu berkembangnya industri konstruksi baik di daerah maju ataupun berkembang. Situasi ini memicu banyak perusahaan konstruksi bersaing satu sama lain untuk memenangkan kontrak untuk menjadi pengembang dalam proses pengadaan barang dan jasa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, suap dalam proses pengadaan barang dan jasa menjadi modus korupsi yang paling banyak ditangani. Ada beberapa penyebab korupsi infrastruktur, diantaranya adalah:
Ada beberapa cara untuk mencegah korupsi dalam infrastruktur, seperti:
Baca juga: Inilah Alasan Mengapa Perusahaan Konstruksi Wajib ISO 37001!